Pemprov Kaltim dan Kemenko Polhukam Bahas Ormas dan Premanisme, Satgas Terpadu Siap Dibentuk

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memfasilitasi pertemuan strategis bersama Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam rangka monitoring keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme, serta dampaknya terhadap keamanan dan iklim investasi di daerah.

Pertemuan berlangsung pada Sabtu, 10 Mei 2025 pukul 10.00 WITA di Ruang Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, dan dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud. Hadir pula unsur Forkopimda Kaltim, tokoh masyarakat, dan perwakilan ormas se-Kalimantan Timur.

Dalam arahannya, Gubernur Rudi Mas’ud mengapresiasi seluruh pihak yang hadir dan menegaskan pentingnya sinergi dalam menciptakan Kaltim yang aman, tertib, dan inklusif demi mendorong pembangunan dan iklim investasi yang sehat.

“Pemprov Kaltim siap bersinergi dengan semua unsur, baik TNI, Polri, kejaksaan, BIN, maupun elemen masyarakat sipil dalam menangani permasalahan ini secara komprehensif. Tak hanya dari sisi hukum, tetapi juga pencegahan, edukasi, dan pemberdayaan ormas agar kembali ke khitah sebagai mitra strategis pemerintah,” tegas Rudi.

Data dari Kesbangpol Kaltim mencatat bahwa sejak tahun 2007 terdapat 3.468 ormas yang terdaftar, namun hanya 931 ormas yang masih aktif. Pemerintah Provinsi terus melakukan pembinaan terhadap ormas melalui dialog kebangsaan, pelatihan, serta mediasi konflik untuk mendorong tumbuhnya ormas yang sehat, produktif, dan berwawasan nasional.

Sementara itu, Mayjen TNI Heri Wiranto, mewakili Kemenko Polhukam, menyoroti fenomena meningkatnya tindakan premanisme yang berlindung di balik nama ormas. Hal ini tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga mengganggu iklim investasi.

“Premanisme berkedok ormas merupakan ancaman serius bagi stabilitas daerah dan kenyamanan dunia usaha. Ini harus segera ditangani secara tegas dan terstruktur,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, pertemuan ini menyepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah, yang akan bertugas memastikan kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta perlindungan terhadap investasi di Kalimantan Timur.

Satgas ini akan beranggotakan unsur Pemprov Kaltim, TNI/Polri, Kejaksaan, BIN, Kesbangpol, serta perwakilan masyarakat sipil dan ormas.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjaga Kalimantan Timur sebagai wilayah yang aman, damai, dan kondusif bagi masyarakat dan investor.