KESBANGPOL KALTIM GELAR RAKOR STRATEGIS PERKUAT PERAN DI TENGAH PEMBANGUNAN IKN

Penajam Paser Utara – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Jajaran Badan Kesbangpol se-Kalimantan Timur Tahun 2025. Rakor resmi diawali dengan acara “Welcome Dinner” yang hangat bersama Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, bertempat di Gedung Graha Pemuda, Selasa malam (24/6/2025).

Rakor strategis ini berlangsung selama dua hari, hingga Rabu (25/6/2025), dengan fokus utama pada penguatan peran Kesbangpol dalam menghadapi dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lebih dari 200 peserta hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari jajaran Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota, perwakilan Bappeda, Sekretaris/Kasubag Tata Usaha, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional Kesbangpol, serta jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan ketahanan daerah.

Perkuat Sinergi dan Kinerja untuk Stabilitas Daerah

Dalam arahannya, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Drs. H. Sufian Agus, M.Si., menegaskan kembali tugas pokok dan fungsi utama Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang membantu Gubernur maupun Bupati/Walikota dalam urusan pemerintahan umum, khususnya terkait ketahanan ideologi, politik, sosial, dan budaya.

“Rakor ini diharapkan melahirkan rumusan strategis yang memperkuat sinergi dan kinerja jajaran Badan Kesbangpol dengan berbagai pemangku kepentingan, untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Benua Etam,” ujar Sufian.

Ia juga mengingatkan lima peran strategis Badan Kesbangpol di daerah:

Implementasi Kebijakan Nasional di Daerah: Menerjemahkan kebijakan pusat dalam program kerja yang sesuai kondisi daerah, meliputi penguatan wawasan kebangsaan, stabilitas politik, dan pencegahan konflik sosial.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat: Menjadi penghubung pemerintah pusat dan daerah dalam hal kebijakan politik, keamanan, dan persatuan bangsa.

Pengawasan dan Evaluasi Program Pemerintah: Memantau pelaksanaan program pemerintah di daerah, termasuk di bidang demokrasi, partai politik, dan ormas.

Pencegahan Konflik dan Radikalisme: Mengidentifikasi dan menangani potensi konflik sosial serta mencegah penyebaran paham radikal.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi: Mendorong pendidikan politik masyarakat dan memfasilitasi dialog antara pemerintah dan warga.

“Semua itu harus menjadi fokus kita bersama, terlebih Kalimantan Timur kini menjadi daerah strategis nasional seiring pembangunan IKN. Badan Kesbangpol harus hadir menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah,” tegas Sufian.

Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka memperkokoh persatuan, ketahanan daerah, dan mendukung suksesnya pembangunan nasional di Kalimantan Timur.